Malutpedia.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Sula (Kepsul) bertekad untuk terus meningkatkan pengawasannya guna mengurangi pelanggaran pemilu yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

Salah satu komisioner Bawaslu Kepsul, Zulfitrah Hasim, menegaskan bahwa pelanggaran pemilu masih menjadi permasalahan serius di Kepulauan Sula dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, Bawaslu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan dan sanksi yang berlaku, terutama terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota aparatur pemerintahan desa.

“Kami terus berupaya meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan, khususnya terkait netralitas ASN dan anggota pemerintahan desa, serta sanksi yang akan diberlakukan kepada pelanggar. Saat ini, panwascam sedang melakukan sosialisasi di tingkat desa dan kecamatan,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepsul, Zulfitrah Hasim, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis, (14/09/2023)

Selain itu, Zulfitrah menambahkan bahwa Bawaslu akan mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelanggaran pemilu dalam upaya pengawasannya. Hanya jika pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, maka tindakan keras akan diambil.

“Kami akan menggunakan pendekatan persuasif dalam pengawasan, dan hanya jika pendekatan ini tidak membuahkan hasil, maka tindakan tegas akan diterapkan. Kami telah menyampaikan hal ini kepada seluruh panwascam,” tutup Zulfitrah. (Ilo)